Ray Rangkuti Bandingkan Sikap KPK soal Harun Masiku dengan Laporan 2 Anak Jokowi

Ray Rangkuti Bandingkan Sikap KPK soal Harun Masiku dengan Laporan 2 Anak Jokowi
Diskusi publik bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Dinasti Politik Rezim Totalitarian) di Jl Diponegoro No 72, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6). Foto: Fathan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti melihat adanya perbedaan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengakibatkan masyarakat beropini saat ini terkesan diatur oleh penguasa.

Bahkan, Ray menyebut, KPK kini dijadikan alat politik oleh penguasa untuk menekan lawan politiknya.

Dia pun menyinggung kasus Harun Masiku yang hingga kini belum terungkap keberadaannya. Menurut Ray, kasus Harun Masiku kini kembali dibuka ke permukaan setelah empat tahun berjalan.

Tentunya, hal itu menyangkut Presiden Jokowi yang kini sudah tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Di mana, dalam perkara ini, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto justru menjadi target.

Hal itu disampaikan Ray sebagai pembicara dalam diskusi publik bertajuk ‘Membongkar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme’ di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (26/6).

“Harun Masuki hilang empat tahun, karena sudah pisah (Jokowi-PDIP), sekarang diubek-ubek lagi. Ketahuan banget, politik tergantung kepada siapa presidennya,” kata Ray.

“Pemberantasan korupsi sekarang, tergantung siapa presidennya. KPK dilumpuhkan,” tegasnya.

Ray pun mencontohkan bagaimana Ubedillah Badrun yang sempat melaporkan dua anak putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke KPK terkait dugaan KKN pada 2022 silam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini dianggap dijadikan alat oleh penguasa untuk menekan lawan politiknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News