Ray Rangkuti Bela DPR, Salahkan Menkeu

JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti, mengatakan, sengketa soal dana pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejatinya sudah dapat diakhiri. Sebab, telah nyata bahwa pembintangan dalam item alokasi dana pembangunan KPK tidak dikenal sama sekali dalam sistem keuangan negara.

"Pascaditetapkan dalam rapat paripurna DPR, seluruh kewenangan implementasi pengucuran dan pembelanjaan APBN sepenuhnya berada di tangan pemerintah yang dikuasakan kepada menteri keuangan," katanya, Jumat (29/6), di Jakarta.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) itu menambahkan, sudah menjadi kewenangan sepenuhnya Menkeu untuk mengucurkan atau menahan pengeluaran APBN. Tak ada lagi hak bagi DPR untuk mengintervensi apakah satu item APBN dapat dikucurkan atau tidak.

"Artinya, Menkeulah yang semestinya dimintai pertanggungjawaban mengapa sampai dana pembangunan gedung KPK yang sudah ditetapkan di dalam APBN tak jua dikucurkan. Apa pertimbangan dan dasarnya. Padahal perbintangan sesuatu yang tak ada dasarnya," kata dia.