RDP dengan PT Telkom dan LKBN Antara, Nevi Zuairina: Belajar di Rumah Butuh Kuota dan Jaringan Internet
Telkomsel anak usaha BUMN Telkom sudah ada upaya gratis 30GB, tapi hanya untuk aplikasi ruang guru yang sangat terbatas implementasinya. Padahal banyak aplikasi belajar online lainnya, ada Quipper, Zenius, Cakap, Bahaso, atau Udemy.
Aplikasi edukasi, akses youtube dan video edukasi serta akses untuk website kampus dan sarana pendidikan juga seharusnya bisa digratiskan oleh Telkom, sehingga pelajar bisa lebih leluasa untuk mengeksplor dan mengakses kebutuhan belajarnya.
"Sesuai kesepakatan di komisi VI, Telkom Group diharapkan mampu menyediakan layanan telekomunikasi khususnya komunikasi data yang handal dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ucap Nevi.
Legislator Sumbar II ini melanjutkan, khusus pada LKBN Antara, apresiasi yang sangat besar pada Antara yang telah menyajikan informasi yang berkualitas. Namun semua media Mainstream saat ini, berhadapan dengan sosial Media yang begitu mendominasi kehidupan masyarakat.
Selain pada penyelamatan internal perusahaan akibat dampak wabah covid-19, Kepada Antara, Hj. Nevi meminta agar lembaga ini menjadi terdepan menghadapi hoax yang beredar di tengah masyarakat. LKBN antara harus mampu menjadi leading media mainstream di negara kita melebihi yang sudah saat ini.
"Saya berharap, PT Telkom Indonesia dan LKBN Antara memiliki langkah efisiensi operasional untuk meminimalisasi dampak pandemi covid-19 yang berakibat terhadap kinerja Perusahaan. Namun secara bersamaan, perlu peningkatan peran sebagai media yang berbasis kepentingan public,” kata Nevi.
Selain menjangkau seluruh wilayah hingga pulau terluar Indonesia, Nevi juga berharap secara bersamaan menjadi penjaga kualitas media informasi dengan menjatuhkan seluruh berita hoaks yang beredar.(fri/jpnn)
Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP secara virtual dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Perum LKBN Antara pada Rabu (6/5/2020).
Redaktur & Reporter : Friederich
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Tetap Online Saat Berlibur di Luar Negeri dengan JavaMifi
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli