Reaksi Jokowi Didesak Amien Rais Cs soal Kasus 6 Laskar FPI

Namun, Mahfud menekankan hukum tidak bisa berdasarkan keyakinan belaka.

"Saya katakan pemerintah terbuka kalau ada bukti, mana pelanggaran HAM beratnya itu. Mana? Sampaikan sekarang atau kalau ndak nanti sampaikan menyusul kepada presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri," kata Mahfud.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu menerangkan, pelanggaran HAM berat itu dilatari sejumlah syarat. Pertama, dilakukan secara terstruktur.

"Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang, harus targetnya bunuh enam orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya begini, kalau terjadi ini, larinya ke sini," kata Mahfud.

Lalu, syarat kedua ialah sistematis. Mahfud menilai ada pihak yang memberikan perintah pembunuhan itu sehingga menimbulkan korban yang meluas.

"Kalau ada bukti itu, mari bawa. Kami adili secara terbuka. Kami adili para pelakunya berdasar Undang-undang nomor 26 tahun 2000," jelas dia. (tan/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: