JPNN.com 
Reaksi Politikus Demokrat soal Besarnya Anggaran Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengatakan besarnya alokasi anggaran Pemilu 2024 disebabkan rencana KPU menaikkan honorarium petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Menurut politikus Demokrat itu, KPU terus melakukan rasionalisasi anggaran dari usulan awal sebesar Rp 86 triliun.
"Salah satu faktor besar anggaran itu karena adanya rencana menaikkan insentif panitia ad hoc penyelenggara Pemilu 2024," kata Anwar di Jakarta pada Selasa (22/3).
Dia menjelaskan upaya menaikkan insentif panitia ad hoc ini memang menjadi perhatian DPR RI.
Isu tersebut juga menjadi materi yang ditanyakan saat uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU.
Saat ini, rasionalisasi anggaran Pemilu 2024 itu masih terus dilakukan oleh KPU bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Pembicaraan masih dilakukan di tingkat Badan Anggaran, di mana hampir semua fraksi setuju," ucap Anwar.
Sebelumnya, anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik menilai usulan lembaganya untuk menaikkan honorarium petugas KPPS dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta telah menyesuaikan beban kerja.
Politikus Demokrat Anwar Hafid merespons besarnya anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU ke DPR RI.
- Febri Sebut Tak Ada Saksi yang Bilang Uang Suap Berasal dari Hasto
- Perkuat Diplomasi Kebangsaan RI Hadapi Geo-Ekonomi, Ibas Mendorong Kolaborasi ASEAN Plus
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
