Reaksi Sekjen Laskar Rakyat Jokowi Tentang Rencana Holding untuk BUMN Panas Bumi

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi merespons rencana menjadikan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) sebagai pimpinan holding BUMN Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

“Saya meyakini bahwa kebijakan pemerintah mempunyai maksud, tujuan dan sasaran yang baik walaupun maksud, tujuan dan sasaran pemerintah itu tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan semua pihak,” kata Ridwan Hanafi di Jakarta, Rabu (28/7).

Ridwan menyarangkan kepada Menteri BUMN dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan soal usaha penyediaan tenaga listrik atau unbundling harus mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan.

Hal ini diperlukan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam sistem regulasi Good Corporate Governance (GCG).

“Walaupun rencana yang dilakukan pemerintah tersebut memberi manfaat yang lebih besar bagi kepentingan bangsa dan negara secara luas akan tetapi tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ridwan.

Ridwan juga menanggapi wacana IPO perusahaan BUMN pemilik aset pembangkit listrik.

Menurut Ridwan, yang menjadi sasaran dari perubahan adalah rencana pemerintah untuk melakukan IPO adalah jelas untuk mengurangi beban utang PLN yang saat ini telah mencapai sekitar Rp 500 triliun.

Sebab, aset-aset Pembangkit yang di-IPO-kan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) karena di era transisi menuju energi bersih sekarang ini hanya pembangkit listrik yang menggunakan energi terbaharukan dan ramah lingkungan yang mempunyai nilai pasar yang bagus dan semestinya memberikan keuntungan yang layak.