Reaksi Sekjen Laskar Rakyat Jokowi Tentang Rencana Holding untuk BUMN Panas Bumi

Mengenai holdingisasi aset-aset pembangkit geothermal ke dalam satu holding di luar PT PLN, Ridwan mengingatkan agar keputusan ini perlu dipertimbangkan secara matang dan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

“Kami memahami keputusan Menteri BUMN memiliki tujuan yang baik menyelamatkan perusahan negara dengan cara holding perusahaan Geothermal tersebut dapat masuk ke pasar saham. Sepegetahuan kami, PT PLN sendiri tidak akan pernah bisa masuk ke pasar saham,” kata Ridwan.

Pada bagian lain, Ridwan juga menanggapi rencana spin off aset-aset PLTU milik PLN yang akan dijual ke investor.

“Menurut pemahaman saya, pemerintah tidak memiliki dana investasi untuk menjaga ketersediaan kapasitas infratruktur listrik yang masih akan terus mengalami pertumbuhan. Berhenti berinvestasi infrastruktur kelistrikan sama saja membiarkan pembangunan mengalami pertumbuhan negatif,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, krisis pandemic Covid-19 telah menguras dana pemerintah, termasuk membayar subsidi dan kompensasi kepada PLN.

Dalam situasi PLN dan Pemerintah yang tidak memiliki cukup dana, untuk mendapatkan pinjaman pun mungkin akan sangat sulit, maka menjual aset produktif menjadi pilihan satu-satunya untuk mendapatkan dana pembangunan infrstruktur pembangkit listrik, transmisi dan distribusi, dengan biaya yang lebih murah.

Ridwan berharap jika ada para pihak berkeberatan dengan program di atas, sebaiknya menyampaikan alternatif solusi yang lebih baik terkait upaya penurunan utang PLN.

Selain itu, tetap menjaga pertumbuhan kapasitas infratruktur kelistrikan tanpa kehilangan kekuatan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan tarif pada PLN. Termasuk kebijakan transisi energi yang menargetkan 23 persen EBT di tahun 2025.