Real Count: Tersangka Kalahkan Gubernur Petahana

jpnn.com, JAKARTA - Dari hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbaru, ada dua calon tersangka korupsi yang unggul dalam pilkada. Selain calon bupati (cabup) Tulungagung Syahri Mulyo, tersangka korupsi lain yang unggul di pilkada adalah calon gubernur (cagub) Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus (AHM). Keduanya merupakan tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beda dengan Syahri, keunggulan AHM baru diketahui kemarin (29/6). Tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong di Kepulauan Sula tahun 2009 itu memperoleh 31,79 persen dari 99,02 persen suara yang masuk.

Perolehan itu tipis di atas dari pasangan calon (paslon) Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin yang mendulang suara 30,41 persen suara.

Lalu bagaimana sikap pemerintah terkait masih adanya tersangka kasus korupsi yang unggul dalam pilkada? Sesuai ketentuan, mereka akan tetap dilantik menjadi pejabat. Namun, jika kasus mereka sudah berkekuatan hukum tetap, mereka baru akan diberhentikan dari jabatannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, persoalan status hukun cakada sudah diatur secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 10/2010 tentang Pilkada. Pasal 163 ayat (6) menyatakan, dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur.

Sementara untuk calon bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota diatur dalam Pasal 164 ayat (6) yang menyebutkan, dalam hal calon bupati/walikota dan/atau calon wakil bupati/wakil walikota terpilih ditetapkan sebagai tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati/walikota dan/atau wakil bupati/ wakil walikota.

Pada ayat (7) dijelaskan, dalam hal calon bupati/walikota dan/atau calon wakil bupati/ wakil walikota terpilih ditetapkan sebagai terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati/walikota dan/atau wakil bupati/ wakil walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.

Sedangkan pada ayat (8) diterangkan, dalam hal calon bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota terpilih ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.