Realisasi Anggaran Kementan Rendah, Begini Reaksi Johan Rosihan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada per Juni tahun 2021 yang sangat rendah yakni hanya 23,9 persen.
Johan menilai hal ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak serius pada kinerja pertanian keseluruhan dan harus ada terobosan agar penyerapan anggaran menjadi bagus.
“Sebab, realitasnya petani sangat membutuhkan dukungan anggaran dari APBN,” kata Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/6).
Juru Bicara Fraksi PKS ini menegaskan Kementan harus melakukan tindakan dalam membagi termin realisasi anggaran minimal perbandingan 35:65 antara semester 1 dan 2 sehingga terjadi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Saya minta Kementan tidak boleh santai di awal tahun dan sibuk di akhir tahun, menggenjot anggaran di akhir tahun punya risiko tergesa-gesa dan tidak tepat sasaran,” ujar Johan.
Untuk itu, politikus PKS ini meminta Kementan fokus pada Agenda Intensifikasi Tanaman Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan berkomitmen menghentikan impor pangan pokok pada tahun 2022 demi kemandirian pangan nasional.
Menurut dia, Kementan bertanggung jawab dalam hal ketersediaan pangan, jangan sampai ketahanan pangan kita semakin merosot hingga berdampak luas seperti meningkatnya prevalansi stunting yang saat ini sudah mencapai 27,67 persen, papar Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini mendesak Kementan harus tegas menghentikan dan mengevaluasi Program PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) yang memiliki banyak persoalan, di antaranya pemerintah tidak dapat menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksudkan.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespons rendahnya realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada per Juni tahun 2021.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- JDF & Ketua MPR RI Sepakat Terus Mendukung Kemerdekaan Palestina
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?