Realisasi APBD Kota Cilegon Rendah, Kemendagri Minta Lakukan Ini

jpnn.com, CILEGON - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi ke Kota Cilegon pada Minggu (21/8).
Monev itu untuk mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan pihaknya berkomitmen mendorong daerah agar mempercepat realisasi APBD, baik pendapatan maupun belanja.
Dia menjelaskan kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan pada hari libur agar tidak mengganggu konsentrasi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
“Dari catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon mencapai angka 50,09 persen atau menempati posisi ke-4 terendah se-Provinsi Banten,” ucap Fatoni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/8).
Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon mencapai angka 38,30 persen dan menempatkan Cilegon pada posisi ke-3 terendah se-Provinsi Banten.
"Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat saat ini waktu realisasi sudah berada di pertengahan triwulan tiga untuk Tahun Anggaran 2022," tuturnya.
Pada kegiatan itu juga dibahas mengenai permasalahan dan solusi dalam rangka meningkatkan realisasi APBD Kota Cilegon agar lebih maksimal.
Dari catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon mencapai angka 50,09 persen atau menempati posisi ke-4 terendah se-Provinsi Banten
- Pesan Penting Kepala BKN untuk Para CPNS, Filosofi Tata Surya
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- Rakor dengan Kementerian PU, Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
- Wamendagri Ribka Tegaskan Akan Kawal Percepatan Pembangunan DOB Papua
- Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Kepada Gubernur Sumsel Herman
- Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan