Realisasi Belanja APBD Provinsi Hanya Rp 240,25 Triliun

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, jumlah daerah yang terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 meningkat tajam dibanding 2015 lalu.
Di 2015 hanya terdapat dua provinsi plus 76 kabupaten/kota. Namun di 2016 terdapat sebelas provinsi plus 83 kabupaten/kota.
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, hal itu tidak boleh kembali terjadi di 2017. Karena penetapan APBD terkait langsung dengan program pembangunan di daerah.
"Selain itu data juga memperlihatkan, akibat keterlambatan penetapan perda tentang APBD, mengakibatkan realisasi belanja APBD provinsi 2015 tidak maksimal. Hanya mencapai Rp 240.25 triliun atau 84,29 persen dari total belanja APBD. Sehingga mengakibatkan membesarnya angka sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah," ujar Tjahjo, Kamis (23/6).
Untungnya kata Tjahjo, dari sisi jumlah anggaran juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Belanja APBD 2015 mencapai Rp 957.42 triliun. Sementara 2016 mencapai Rp 1,092.15 triliun.
"Pendapatan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2015 sebesar Rp 893.52 triliun, sementara 2016 mencapai Rp 1,031.52 triliun," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, jumlah daerah yang terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- Prabowo, SBY, dan Jokowi Tekan Bersama Tombol Peluncuran Danantara
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha
- Tak Banyak Kader PDIP Ikut Retret di Magelang, Hubungan Pusat & Daerah Tetap Aman?
- Menteri Investasi Rosan Roeslani Jadi Kepala Danantara, Erick Thohir Sebagai Pengawas