Realisasi Belanja Pegawai Tertinggi

JAKARTA - Perbaikan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mulai menunjukkan hasil. Meski belum signifikan, sudah ada peningkatan penyerapan dibanding tahun lalu.
       
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengatakan, realisasi belanja APBN Perubahan 2014 hingga akhir September 2014 sudah tembus Rp 1.234,67 triliun atau 65,8 persen dari pagu APBNP.

"Realisasi ini lebih baik daripada periode sama tahun lalu yang hanya Rp 1.092 triliun atau 63,3 persen pagu," ujarnya kemarin (11/11).
       
Menurut Yudi, perbaikan tersebut disebabkan kenaikan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 3,6 persen dibanding tahun lalu. Sedangkan realisasi transfer ke daerah lebih rendah 0,5 persen dibanding 2013.

"Namun secara total persentase, realisasi transfer daerah lebih tinggi dibanding belanja pusat," katanya.
       
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi belanja Rp 1.234,67 triliun terdiri atas belanja pusat Rp 794,0 triliun atau 62,0 persen dari pagu Rp 1.280,4 triliun. Kemudian transfer ke daerah yang mencapai Rp 440,7 triliun atau 73,9 persen dari pagu Rp 596,5 triliun.
       
Dari sisi fungsi, trennya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yakni belanja pegawai mencatat realisasi tertinggi dan belanja modal terendah. Rinciannya, belanja untuk gaji pegawai sudah Rp 184,4 triliun atau 71,3 persen pagu.

Lalu belanja barang Rp 98,3 triliun atau 50,4 persen pagu dan belanja modal Rp 59,8 triliun atau hanya 37,2 persen.
       
Rendahnya serapan belanja modal selalu menjadi sorotan. Ekonom yang juga Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, proporsi anggaran dalam APBN masih belum menunjukkan keberpihakan pada pembangunan.

Itu tecermin dari porsi belanja modal yang jauh lebih rendah daripada belanja pegawai. "Belanja modal inilah yang memberi dampak paling besar bagi perekonomian," katanya.
       
Melalui belanja modal, pemerintah membiayai proyek-proyek pembangunan yang memberi efek bergulir (multiplier effect) besar bagi perekonomian. Namun, menurut Enny, selain porsinya kecil, penyerapannya seringkali rendah. "Akibatnya, dorongan APBN pada pertumbuhan ekonomi kurang optimal," ucapnya.
       
Besarnya porsi belanja barang juga tidak luput dari sorotan. Menurut Enny, pemerintah harus terus mendorong efisiensi belanja barang, terutama dalam pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, dan belanja peralatan kantor yang kurang relevan dalam peningkatan kinerja pegawai. "Ini penting agar APBN benar-benar efektif," ujarnya.
       
Terkait realisasi pendapatan negara dan hibah, Yudi menyebut hingga 30 September sudah terkumpul Rp 1.081,3 triliun atau 66,1 persen. Itu terdiri atas penerimaam perpajakan Rp 807,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 272,7 triliun, dan hibah Rp 1,4 triliun. (owi/oki)