Realisasi Penyerapan APBD Kubu Raya 2022 Mencapai 95,8 Persen
jpnn.com - PONTIANAK - Realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menembus angka Rp 1,56 triliun atau 95,8 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya Gunawan Putra mengatakan jumlah ini sudah menembus angka psikologis dari target, yaitu di atas 95 persen.
“Angka ini merupakan capaian realisasi anggaran dari 37 OPD di Kubu Raya," kata Gunawan di Sungai Raya, Kalbar, Jumat (13/1).
Dia bersyukur dengan pencapaian itu.
Sebab, realisasi anggaran dari masing-masing OPD di Kubu Raya pada 2022 mampu dipertahankan dengan capaian realisasi 37 OPD pada 2021 yang mencapai di atas 90 persen.
"Angka ini sebenarnya belum final karena masih ada realisasi bantuan operasional sekolah (BOS) dari beberapa sekolah yang belum masuk datanya, meski demikian realisasi yang ada saat ini sudah sangat baik dengan kondisi saat ini," ungkap Gunawan.
Adapun peringkat lima besar OPD yang realisasi anggarannya tertinggi dalam mengelola anggaran di atas Rp 10 miliar, yakni BPKAD dengan realisasi 99,48 persen, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) 98,96 persen, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) 98,92 persen, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) 98,60 persen, dan Dinas Perhubungan 98,14 persen.
"Selain itu, ada 5 OPD lainnya yang realisasinya juga tertinggi dalam mengelola anggaran di bawah Rp 10 miliar, yakni Inspektorat Daerah terealisasi 99,80 persen, Kecamatan Teluk Pakedai 99,31 persen, Kecamatan Kuala Mandor B 99,27 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 99,24 persen dan Kecamatan Batu Ampar 98,94 persen," tuturnya.
Realisasi penyerapan APBD Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada 2022 mencapai angka 95,8 persen. Angka ini belum final.
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Hari Wayang, Kiai Paox Iben Sebut Kebudayaan Jembatan antara Pemerintah dan Rakyat
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Honorer Non-Database BKN Rela Turunkan Grade Ijazah Demi Daftar PPPK 2024
- Debat Pilkada Semarang: Agustina-Iswar Janji APBD Sebesar-sebesarnya untuk Warga
- APBD Kaltim Terbesar di Indonesia, tetapi Mengapa Banyak Infrastruktur Jalan Rusak?