Realisasi Program 2022 Maksimal, Kemendes PDTT Mendapat Pujian dari DPR

jpnn.com, JAKARTA - Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) karena dinilai telah maksimal merealisasikan program dan penyerapan anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2022.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat rapat kerja antara Komisi V DPR bersama Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022.
“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT atas capaian dan realisasi program dan anggaran 2022 sampai dengan bulan November 2022,” kata Ridwan saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (22/11/2022).
Ridwan juga meminta Kemendes PDTT untuk meningkatkan monitoring, evaluasi dan koordinasi agar mempercepat realisasi TA 2022 sesuai saran dan masukan dari para anggota dan pimpinan Komisi V DPR RI.
“Komisi V DPR RI meminta kepada Kemendes PDTT meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi program dan anggaran di masing-masing Unit Kerja Eselon I,” kata Ridwan melanjutkan hasil kesimpulan rapat.
Dalam Raker tersebut Mendes PDTT Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Halim melaporkan rincian realisasi keuangan dan kegiatan yang telah dilakukan.
Menurut Gus Halim, serapan anggaran mencapai 2,2 triliun atau setara 70,71 persen dari total pagu termasuk usulan buka blokir Automatic Adjusment
Gus Halim juga mengakui, realisasi Kemendes PDTT pada 2022 memang lebih rendah dari serapan tahun lalu yang mencapai 75,50 persen.
Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT karena dinilai telah maksimal merealisasikan program dan penyerapan anggaran tahun 2022.
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus