Realisasi Transfer ke Daerah Sudah Rp223,3 T

Penambahan anggaran ini dikarenakan adanya tambahan pada pos Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF PPD), Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasaranan Daerah (DPIPD), dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP).

Menurut Agus, penambahan dana transfer dari pusat sekaligus untuk membantah angapan dari daerah bahwa pembagian dana perimbangan bagi daerah-daerah tidak adil. "Tidak ada diskriminasi, pembagian dana perimbangan melalui DBH, DAU dan DAK itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah," tegasnya.(afz/jpnn)