Realokasi Anggaran KKP Harus Menyasar Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

Ansy juga meminta KKP bekerja sama dengan BUMN bidang perikanan (Perindo dan Perinus) dan sektor swasta untuk menciptakan pasar ikan digital, agar jual-beli ikan di dalam negeri tetap terjaga. Digitalisasi pasar ikan sangat penting karena pembatasan berkumpul berupa penerapan social-physical distancing di tengah pandemi punya konsekuensi pasar-pasar dan jual-beli konvensional lesu, bahkan ditutup.

“KKP harus manfaatkan momentum ini untuk berpindah ke pasar online. Sampai saat ini, produk perikanan online masih sangat kecil masuk pasar online. Seharusnya KKP mendorong transaksi online agar ikan segar dan produk olahan ikan tetap dibeli masyarakat,” kata Ansy.

Legislator asal NTT itu menambahkan bahwa meskipun dunia sedang dilanda pandemi Corona, namun pasar ikan di beberapa negara semisal China, Asia dan UEA masih tetap terbuka lebar. Hambatannya, armada logistik yang membawa ikan ke luar negeri berkurang.

Alhasil, ekspor terkendala dan berdampak luas ke nelayan, buruh pabrik, eksportir dan ekonomi nasional. KKP harus mendorong agar pesawat ataupun kapal yang membawa alat kesehatan dari Cina, Arab Saudi dan negara lain, pulangnya dapat membawa produk ikan dari Indonesia, sehingga pulang tidak kosong. Armada udara dan laut perlu diintensifkan untuk stimulus ekspor ikan.

"Untuk pasar domestik, Kereta Api yang penumpangnya berkurang di Jawa, dapat digunakan untuk gerbong logistik ikan ke kota-kota besar di Pulau Jawa, sehingga harga ikan di konsumen tetap terjamin. Persediaan ikan harus tetap ada untuk menjaga stabilitas harga,” jelas Ansy.

Tidak kalah penting menurut Ansy adalah pemerintah perlu menguatkan stimulus berupa bansos bagi keluarga miskin, termasuk sembako. KKP bisa mengambil inisiatif untuk memastikan Kemensos dan pemerintah daerah membeli produk perikanan dari nelayan untuk selanjutnya dihasikan bantuan non-tunai ke warga miskin. Ini akan menguatkan ekonomi nelayan.

“Namun, jika tidak, KKP (bersama mitranya BUMN atau swasta) menjadi OFF TAKER atas produk ikan nelayan, sehingga nelayan tenang, tidak ada lagi kekhawatiran tidak ada pembeli. Ikan yang dibeli KKP (dan mitranya) dijadikan bansos atau dijual kembali ke pasar,” imbuh Ansy.

Mengakhiri usulannya, Ansy mendesak KKP agar memastikan ketersediaan pakan untuk perikanan budidaya dengan harga terjangkau dan dengan distribusi yang merata. KKP perlu memproduksi pakan berbasis kearifan lokal untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada pakan impor.