Redam Gejolak, Rp250 Juta Per Desa

JAKARTA – Pemerintah akan menggelontorkan anggaran bagi pembangunan infrastruktur pedesaan yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja. Diharapkan, proyek ini tidak dikerjakan oleh asing.

“Intinya infrastruktur pedesaan ini kita harapkan tidak dikerjakan oleh kontraktor dari luar tapi melibatkan desa.  Jadi yang mengelola masyarakat sekitar jadi kalau korupsi temennya sendiri yang menghukum,”ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang P.S Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (29/3).

Adapun plafon untuk infrastruktur pedesaan ini sebesar Rp250 juta, sehingga bukan pembangunan skala besar.  Program ini bertujuan untuk meredam gejolak ekonomi, selain dari perbaikan income yang didapat dari dana segar yang berasal dari BLSM maupun cash forward. “Jadi infrastruktur pedesaan ini sangat dekat dengan cash forward,”tambahnya.

Menurutnya, program serupa juga pernah dilakukan pemerintah pada tahun 2005, dengan mempertimbangkan kebutuhan dari desa tersebut.