Redam Malaysia, DPR Desak Pemerintah Tambah Personil TNI

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan Komisi I DPR akan memanggil memanggil Menteri Luar Negeru, Menteri Pertahanan dan Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP) yang diketuai Menteri Dalam Negeri untuk membahas persoalan ini, Selasa (11/10) besok.

”Kenapa kita perlu memanggil Menhan juga" Karena berdasarkan hasil kunker Komisi I DPR sebelumnya di wilayah perbatasan kita, prajurit yang bertugas di sana tidak lagi menggunakan alat komunitas HT, melainkan telah menggunakan HP. Dan celakanya nomor HP itu menggunakan provider telekomunikasi asal Malaysia. Nah bagaimana ini, sampai terjadi seperti itu?” tanya Mahfudz.

Selain itu, dia juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak jelas untuk program percepatan pembangunan di wilayah di perbatasan.

"Sampai saat ini kan belum jelas apa pikiran pemerintah terhadap program percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Sementara Malaysia diam-diam membangun berbagai sarana penunjang ekonomi diperbatasan itu," tukasnya. (fas/jpnn)