Referendum Jogja Bisa Pancing Daerah Lain

”Pemerintah harus memprioritaskan RUU ini, terutama soal pemilihan Gubernur Jogjakarta yang menjadi isu sensitif di publik,” kata mantan Sekjen DPP PDI-P ini. Kekhawatiran wacana referendum Jogjakarta bisa membahayakan NKRI diungkapkan pula politisi PKB, Abdul Malik Haramain. Dia mengingatkan keberadaan beberapa kelompok masyarakat di daerah yang masih saja menyuarakan pemisahan dari NKRI. Sebut saja Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, dan sempalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

”Saya khawatir referendum di Jogjakarta dijadikan alasan oleh kaum separatis menuntut hal yang sama di daerahnya. Dengan kedok referendum, mereka berupaya memisahkan diri. Jangan sampai kasus pemisahan diri Timor Leste terulang di daerah lain,” kata Malik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja memprediksi bakal terjadi pergeseran peta kekuatan fraksi-fraksi DPR menanggapi RUUK DIY inisiatif pemerintah. DPR periode 2004-2009 memang pernah deadlock ketika membahas usulan pemerintah agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jogjakarta dipilih secara demokratis. Semua fraksi, kecuali Fraksi Demokrat, menolak usul pemilihan dan meminta Sultan HB X dan Paku Alam IX ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

”Pergeseran peta kekuatan akan terjadi, walaupun tidak signifikan. Sebab usulan pemerintah dalam RUUK DIY yang akan segera disampaikan ke DPR itu tidak hitam-putih, penetapan atau pemilihan langsung. Tetapi ada tawaran-tawaran jalan tengah,” kata politisi PAN ini.