Refleksi Akhir Tahun 2020, dan Harapan Tahun 2021

Master plan inilah yang harusnya dihadirkan kembali pemerintah, utamanya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Tentu, kita berharap pemerintah dapat lebih tegas dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, sekaligus efektif dalam mengambil kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

Semoga lewat kebijakan reshuffle menteri terakhir, pemerintah menjadi lebih fresh, memiliki sense of crisis, dan mampu merekonstruksi ulang ekonomi Indonesia agar pulih kembali.

Kondisi Hukum, Sosial, Politik Indonesia

Tahun 2020  memang benar-benar menjadi tahun-tahun berat bagi Indonesia. Di samping hadirnya hantaman Covid-19, Indonesia juga dicoba dengan munculnya berbagai masalah hukum di Indonesia. Penyusutan ruang-ruang publik, munculnya pelanggaran HAM, hingga makin kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia.

Dalam catatan KontraS 2020, banyak sekali pelanggaran HAM dan tindakan kekerasan yang muncul tahun ini. KontraS menemukan dalam satu tahun terakhir terdapat 158 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap kebabasan sipil yang terdiri atas hak asosiasi (4 peristiwa), hak berkumpul (93 peristiwa), dan hak berekspresi (61 peristiwa).

Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran dalam pelaksanaan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Tak hanya itu, tahun 2020 juga dipenuhi oleh munculnya produk hukum yang kontroversial.