Refly Tantang Anggota DPD Ikut Demo Tolak Pilkada oleh DPRD
Refly yang juga pakar tata negara itu mendorong anggota DPD aktif menyuarakan berbagai isu yang berkembang secara personal untuk mengatasi masalah mekanisme birokrasi DPD.
"Tidak perlu menunggu mekanisme birokrasi DPD, tapi bisa membuat kaukus yang langsung bersikap atau dilakukan secara personal," terangnya.
Hanya saja, Refly menilai, seringkali ada keengganan dari anggota DPD untuk membuka jaringan lebih luas, baik itu kepada pers maupun elemen masyarakat lain sehingga suaranya seringkali tak pernah terdengar, bahkan pernannya tenggelam dengan langkah yang disuarakan DPR.
"Apalagi, DPR bisa menggiring pembangunan ke daerah, sehingga peran dan fungsi DPD menjadi jauh tertinggal," imbuhnya.
Padahal, jika saja masing-masing Anggota DPD rajin menyuarakan agenda nasional yang dirasakan timpang di daerah, seperti soal listrik, pembangunan infrastruktur, maupun otonomi daerah, maka peranannya akan lebih terasakan.
"Apalagi, DPD tak perlu takut karena dia kan tidak terkait dengan kebijakan partai politik tertentu," pungkasnya. (ysa/RMOL)
JAKARTA - Ada peristiwa menarik ketika pakar tata negara Refly Harun memberikan pembekalan terhadap sekitar 55 anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemdiktisaintek Usulkan Anggaran Tambahan ke DPR Khusus Tukin Dosen
- Kemenag Targetkan 1000 Kampung Moderasi Beragama Rampung di 2025
- Notaris Berharap Menteri Hukum Laksanakan Putusan MK Soal Jabatan Notaris 70 Tahun
- Pengamat: Klaim Kerugian Negara di Kasus Timah Diragukan Karena Tak Ada Bukti
- Deputi Suharmen BKN Beri Penjelasan soal Pengumuman Kelulusan PPPK Guru Tahap 1
- Bea Cukai Jember Musnahkan Rokok, Tembakau Iris hingga Miras Ilegal Senilai Miliaran