Refocusing Anggaran Kementan demi Capai Kedaulatan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan petani. Pemerintah menyadari betul bahwa petani yang sering dicap sebagai kelompok marjinal, sebetulnya menjadi kunci bagi Indonesia yang berupaya mencapai kedaulatan pangan.

“Kementerian Pertanian berkomitmen segala kebijakan dan program pertanian diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan petani. Seperti yang selalu diarahkan oleh Menteri Pertanian, nyawa dari setiap penyusunan kebijakan dan program di sektor pertanian adalah kesejahteraan petani,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Kementan terus mengupayakan berbagai strategi. Salah satu terobosan yang dilakukan Kementan adalah refocusing anggaran.

Besarnya perhatian Presiden Jokowi terhadap sektor pertanian dibuktikan dengan peningkatan anggaran pertanian secara signifikan. Pagu APBN Kementan pada tahun ini sebesar Rp 22,6 triliun, jauh meningkat dibandingkan anggaran 2014 sebesar Rp 14,2 triliun.

“Mungkin publik banyak yang tidak mengetahui bahwa sejak 2015, pemerintah telah secara serius melakukan refocusing anggaran pertanian dengan tujuan meningkatkan bantuan untuk petani. Pada tahun 2014, mayoritas anggaran sebesar 48 persen digunakan untuk belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan rehab gedung,” sebutnya.

Kuntori menambahkan, anggaran untuk sarana dan prasarana (sarpras) pertanian pada 2014 hanya sekitar 35 persen dari total anggaran Kementan. Tapi sejak 2015, katanya, Kementan membalik komposisinya.

“Belanja operasional kami turunkan menjadi hanya 28 persen, sementara belanja sarpras ditingkatkan signifikan  menjadi 65 persen dari total anggaran Kementan 2015,” papar pria yang akrab disapa Pak Boga itu.

Pada tahun 2018, tambah Boga, porsi belanja sarpras Kementan mencatat rekor baru. Untuk pertama kalinya belanja sarpras pertanian mencapai 85 persen dari total anggaran Kementan, atau setara Rp 19,3 triliun.