Reforma Agraria, Bukan Kampanye Pilpres

jpnn.com - ”Bagi kami (BPN) yang terpenting adalah sistemnya. Kalau sistemnya sudah ada, kan lebih mudah melakukan reforma agraria. Kami tidak pernah mengaitkan reforma agraria yang diluncurkan ini sebagai bagian dari pemilihan presiden,” bantah Dr Yuswanda AT, deputi bidang pengaturan dan penataan pertanahan, BPN-RI, menjawab pertanyaan wartawan dalam Workshop Media Massa di Hotel Ambara, Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (16/7).

Yuswanda tak membantah bahwa peluncuran tujuh agenda reforma agraria 2008 merupakan kebijakan politik pemerintah. ”Kalau disebut kebijakan politik, ya bisa begitu. Tapi kalau dikaitkan dengan Pilpres, kami kira tidak demikian, donk,” cetusnya.

Pada 2008 ini, tim BPN akan terjun ke lapangan untuk menyelesaikan ribuan sengketa tanah. “Kami melakukan operasi tuntas sengketa dan operasi sidik sengketa,” papar Yuswanda.

Seperti diketahui, ketujuh reforma itu ialah, menata ketimpangan struktur penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, memperbaiki akses rakyat kepada sumber ekonomi tana, dan meningkatkan ketanahan pangan.(gus/rie/jpnn)