Reformasi Agraria Jadi PR Hendarman

JAKARTA - Pelantikan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) memunculkan optimisme baru. Hendarman diharapkan menjadi sosok yang mampu mewujudkan reformasi agraria yang selama ini diharapkan.

 

"Ini adalah pendekatan hukum, Hendarman harus menebus uang. Selama ini reformasi agraria yang didengungkan indah, tapi nyungsep juga," ujar Wakil Ketua Pansus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) DPD Anang Prihantoro dalam diskusi bertajuk Konflik dan Reforma Agraria: Hutang Warisan di gedung DPD, Jakarta, Jumat (22/6).

 

Menurut Anang, Hendarman barangkali mampu mengurai persoalan hukum yang selama ini memunculkan konflik agraria. Konflik antara masyarakat dan pemerintah ataupun korporasi kerap mentok di ranah hukum. Ditengarai, itu juga disebabkan adanya konflik politik dalam sengketa agraria. "Politik menjadi bottleneck, penghambat reformasi agraria," tandasnya.

Deputi Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin justru berpendapat sebaliknya. Dia mengaku pesimistis dengan kemampuan Hendarman untuk bisa mewujudkan reformasi agraria.