Reformasi Birokrasi 139 Instansi Dipantau Secara Online

"Penetapan 99 daerah ini tidak menutup kesempatan daerah lain. Kalau ada daerah di luar pilot project mau melaksanakan program PMPRB kami memberikan ruang," ujarnya.  

Ditambahkannya pula, program reformasi birokrasi telah dilaksanakan sejak 2008 dengan tiga K/L sebagai pilot peoject yakni Kementrian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA).  Dari ketiga K/L yang mendapatkan nilai remunerasi 100 persen baru Kemenkeu. Sedangkan remunerasi di BPK baru 80 persen dan di MA baru 70 persen.

Sedangkan pada 2009 ada dua instansi yang mendapat remunerasi, yakni Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dengan nilai remunerasi 45-50 persen. Pada 2010 remunerasi menjangkau sembilan K/L, sedangkan pada 2011 mencakup 22 K/L. "Nah tahun ini diberi kesempatan 40 K/L dan 99 pemda," pungkasnya. (Esy/jpnn)