Reformasi Birokrasi 98 Pemda Segera Dimulai

Dia menambahkan, penetapan pilot project reformasi birokrasi pemda bukan satu-satunya jalan bagi pemda untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Bagi pemda yang pimpinannya memiliki komitmen tinggi, dan sudah memenuhi persyaratan seperti ditetapkan dalam Peraturan MenPAN-RB No 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, pintu terbuka bagi mereka untuk mengajukan dokumen usulan ke Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Penetapan kabupaten menjadi pilot project diawali dengan pengusulan oleh Pemerintah Provinsi kepada MenPAN-RB, dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi.

Selain itu, pemda juga harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Anggaran itu dialokasikan dari optimalisasi anggaran yang ada. Jadi pemda harus mampu melakukan efisiensi anggaran belanjanya,” ujar Tasdik.