Reformasi Birokrasi ala Pakde Karwo

Karena, menurut Pakde Karwo, penempatan para pejabat tersebut dirasa belum ideal. Pada kesempatan itu Pakde Karwo sangat mengharapkan ASN sebagai agent of change dapat menciptakan terobosan-terobosan baru “One Service One Inovation”.

Artinya setiap SKPD harus mampu menciptakan satu inovasi atau terobosan baru sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Di samping itu untuk memperkuat kinerja birokrasi diperlukan pula reformasi birokrasi khususnya di faktor IT.

“Sudah keharusan untuk bisa memperpendek timelag data analisis, mendekatkan layanan publik ke konsumen, menajamkan strategi bisnis,” jelasnya.

Disampaikan pula di hadapan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim, bahwa pelaksanaan pembangunan Jatim di tahun 2016 banyak mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Antara lain di bidang sosial politik, di penghunjung tahun 2016, satu instrumen kinerja permusyawaratan mendapatkan reward dari pemerintah melalui indikator indeks demokrasi menjadi terbaik nasional.

Ini berarti bahwa ruang demokrasiI telah menjadi Mindsteaming dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut dapat terjadi karena Jawa Timur telah membangun model komunikasi yang produktif melalui komunikasi komprehensif Segitiga Plus (Kepala Daerah - TNI-Polri-DPRD Plus Toga Tomas dan cendekiawan) serta jika di tingkat desa berfungsinya Babinsa dan Babinkamtibmas.