Reformasi Birokrasi BPK dan Kemenkeu Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan terbaik di antara 82 kementerian/lembaga.
Keduanya mendapatkan nilai A. Sedangkan 43 K/L memperoleh predikat BB, 31 K/L nilai B, masing-masing tiga K/L dengan predikat CC dan C.
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Didid Noordiatmoko mengungkapkan, evaluasi ini dilakukan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi.
Yakni, mental paratur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.
Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi masing-masing K/L serta tanggapan masyarakat pengguna layanan yang dilakukan dengan penilaian lapangan.
Bobot untuk delapan area perubahan 50 persen. Sedangkan indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat 40 persen.
Evaluasi ini berbeda dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang juga dilakukan setiap tahun.
“Survei itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat merasakan perubahan-perubahan serta pelaksanaan reformasi birokasi di instansi tersebut. Hasil penilaian itu kami gabung sehingga mucul indeks reformasi birokrasi,” ujarnya di kantornya, Kamis (20/07). (esy/jpnn)
Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan terbaik di antara 82 kementerian/lembaga.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Pertamax Oplos
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Usut Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos PT Cakra Kencana Indah dan PT Mitra Adiperkasa
- Aturan Baru, Barang Kiriman Jemaah Haji Maksimal Nilainya Rp 24,5 Juta Bebas Bea Masuk
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara