Reformasi Birokrasi di Bidang Hukum Bakal Digenjot

JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), Eko Prasodjo menyatakan bahwa reformasi birokrasi (RB) di bidang hukum akan dipercepat. Menurutnya, masyarakat akan dengan mudah memberikan laporan atas ketidaknyamanan yang dialaminya menyusul segera dibentuknya Pusat Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Penguatan Hukum Administrasi Negara.

Salah satu hal yang disorot Eko adalah sistem promosi. Menurutnya, bila ada pejabat yang meraih jabatan karena unsur kedekatan padahal tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi tersebut, bisa dilaporkan ke pusat pengaduan.

"Di dalam reformasi birokrasi, sistem promosi jabatan diselenggarakan terbuka (open-based promotion system). Jadi tidak ada itu atas dasar unsur kedekatan. Karenanya dalam pengembangan dan penegakan etika pejabat, kita lakukan melalui pedoman etika, pakta integritas, dan penanganan konflik kepentingan," ujar Eko di Jakarta, Minggu (20/11).

Sementara untuk penanganan keluhan masyarakat, lanjutnya, akan dilakukan berdasarkan standar nasional dan berbasis maklumat pelayanan. Nantinya, laporan masyarakat (terkait layanan publik) akan dibawa ke penyidik PNS. "Nantinya akan ada salah satu kementerian/lembaga yang akan jadi pilot project pelayanan publik," cetusnya.