Reformasi Birokrasi di Daerah tak Sesuai Standar Nasional

Lantas darimana sumber pembiayaan tunjangan daerah tersebut? Menurut guru besar Universitas Indonesia ini, Pemda mengambil dari kas daerah sendiri dan tidak dari pusat. "Dari sini bisa kita nilai, kalau sudah ada inovasi dari daerah untuk memperbaiki sistem kerja PNS. Diharapkan program RB di daerah bisa jalan," ujarnya.

Dia pun mengimbau komitmen politik dari kepala daerah dalam menyukseskan agenda reform. Sebab, sukses tidaknya reformasi birokrasi tergantung niat dan keseriusan kepala daerah. (esy/jpnn)