Reformasi Birokrasi Jangan Jadi Komoditi Politik
Selasa, 29 Mei 2012 – 14:42 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik. Menurutnya, reformasi justru harus menjadi obyek politik agar gerakannya sukses. Politik, kata Azwar, merupakan cara menyampaikan, mengajak, mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan reformasi birokrasi. Ini bukan hanya program kementerian, melainkan gerakan nasional sehingga semua orang bisa melakukan.
"Reformasi birokrasi tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian PAN&RB saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk para pakar politik maupun politikus," kata Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Selasa (29/5).
Dengan adanya gerakan reformasi birokrasi, kata dia, para pakar politik maupun politikus justru harus memberikan masukan yang tepat. Bukan malah merecoki jalannya pemerintahan di daerah. "Politisi harus sepaham tentang reformasi birokrasi agar bisa jalan bagus program pemerintah," tambahnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik.
BERITA TERKAIT
- Fachrul Razi Sebut Penambahan Masa Reses DPD RI Berpotensi Menjadi Masalah Hukum
- Lemkapi Harap Polri Sikat Mafia Pengirim PMI Ilegal
- Penjabat Gubernur Jatim Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis, Anggota DPD RI Lia Istifhama Mengapresiasi
- LPKR Catat Pertumbuhan Signifikan dalam Pengalihan Limbah Menuju Ekonomi Sirkular
- Mau Bekerja di Jepang? Begini Syarat yang Harus Dipenuhi
- 90 Ribu Honorer Satpol PP Ancang-Ancang Menggugat KepmenPAN-RB 11 Tahun 2024 ke MK