Reformasi Birokrasi Jangan Jadi Komoditi Politik
Selasa, 29 Mei 2012 – 14:42 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik. Menurutnya, reformasi justru harus menjadi obyek politik agar gerakannya sukses. Politik, kata Azwar, merupakan cara menyampaikan, mengajak, mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan reformasi birokrasi. Ini bukan hanya program kementerian, melainkan gerakan nasional sehingga semua orang bisa melakukan.
"Reformasi birokrasi tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian PAN&RB saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk para pakar politik maupun politikus," kata Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Selasa (29/5).
Dengan adanya gerakan reformasi birokrasi, kata dia, para pakar politik maupun politikus justru harus memberikan masukan yang tepat. Bukan malah merecoki jalannya pemerintahan di daerah. "Politisi harus sepaham tentang reformasi birokrasi agar bisa jalan bagus program pemerintah," tambahnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik.
BERITA TERKAIT
- Bu Mega Absen Saat Pelantikan Prabowo, Hasto Ungkap Alasan dan Instruksi Penting
- Pelantikan Presiden, KAI Commuter Perbanyak Toilet dan Kipas di Stasiun
- Imigrasi Bandara Soetta Siapkan Fast Track Untuk Tamu Kenegaraan
- Guru Besar Hukum: ST Burhanuddin Memenuhi Harapan Publik, Layak Masuk Kabinet Prabowo
- Pagar Nusa Mesir Resmikan Warga Baru Angkatan 3, Gus Nabil Haroen Tekankan Pentingnya Diaspora
- Paul Finsen Mayor Kritik Keras Kabinet Prabowo-Gibran: Gemuk Struktur, Miskin Fungsi