Reformasi Birokrasi Jangan Jadi Komoditi Politik
Selasa, 29 Mei 2012 – 14:42 WIB
![Reformasi Birokrasi Jangan Jadi Komoditi Politik](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Reformasi Birokrasi Jangan Jadi Komoditi Politik
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik. Menurutnya, reformasi justru harus menjadi obyek politik agar gerakannya sukses. Politik, kata Azwar, merupakan cara menyampaikan, mengajak, mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan reformasi birokrasi. Ini bukan hanya program kementerian, melainkan gerakan nasional sehingga semua orang bisa melakukan.
"Reformasi birokrasi tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian PAN&RB saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk para pakar politik maupun politikus," kata Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Selasa (29/5).
Dengan adanya gerakan reformasi birokrasi, kata dia, para pakar politik maupun politikus justru harus memberikan masukan yang tepat. Bukan malah merecoki jalannya pemerintahan di daerah. "Politisi harus sepaham tentang reformasi birokrasi agar bisa jalan bagus program pemerintah," tambahnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik.
BERITA TERKAIT
- Honorer R2/R3 Datang Mengadu, Mardani Surati Mendagri, Pengangkatan PPPK Dipercepat
- Kastara & Partners Lawfirm Gelar Diskusi Publik soal Kasus Bank Bali, Ini Tujuannya
- Penyelundupan 12 Motor Asal Thailand Digagalkan, 2 Orang Jadi Tersangka dan Ditahan
- Pak Bas Bantah Kabar Mundurnya Pejabat OIKN Akibat Efisiensi Pemerintah
- Raker dengan Kemenkes, DJSN, & BPJS Kesehatan, Sihar Sitorus Soroti Dua Isu Utama Ini
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien