Reformasi Birokrasi Jangan Jadi Komoditi Politik
Selasa, 29 Mei 2012 – 14:42 WIB

Reformasi Birokrasi Jangan Jadi Komoditi Politik
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik. Menurutnya, reformasi justru harus menjadi obyek politik agar gerakannya sukses. Politik, kata Azwar, merupakan cara menyampaikan, mengajak, mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan reformasi birokrasi. Ini bukan hanya program kementerian, melainkan gerakan nasional sehingga semua orang bisa melakukan.
"Reformasi birokrasi tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian PAN&RB saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk para pakar politik maupun politikus," kata Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Selasa (29/5).
Dengan adanya gerakan reformasi birokrasi, kata dia, para pakar politik maupun politikus justru harus memberikan masukan yang tepat. Bukan malah merecoki jalannya pemerintahan di daerah. "Politisi harus sepaham tentang reformasi birokrasi agar bisa jalan bagus program pemerintah," tambahnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik.
BERITA TERKAIT
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Mudik 2025, Tol Semarang ABC Siap Terapkan One Way Lokal Kalikangkung-Bawen
- Ambiguitas Komitmen Iklim Para Pendana Infrastruktur Gas di Indonesia
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol
- Tanggapi RUU KUHAP, Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik
- BPPM dan Pemuda Indonesia Center Gelar Bukber Hingga Beri Santunan Anak Yatim