Reformasi Birokrasi Jangan Jadi Komoditi Politik
Selasa, 29 Mei 2012 – 14:42 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik. Menurutnya, reformasi justru harus menjadi obyek politik agar gerakannya sukses. Politik, kata Azwar, merupakan cara menyampaikan, mengajak, mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan reformasi birokrasi. Ini bukan hanya program kementerian, melainkan gerakan nasional sehingga semua orang bisa melakukan.
"Reformasi birokrasi tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian PAN&RB saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk para pakar politik maupun politikus," kata Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Selasa (29/5).
Dengan adanya gerakan reformasi birokrasi, kata dia, para pakar politik maupun politikus justru harus memberikan masukan yang tepat. Bukan malah merecoki jalannya pemerintahan di daerah. "Politisi harus sepaham tentang reformasi birokrasi agar bisa jalan bagus program pemerintah," tambahnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta reformasi birokrasi tidak dijadikan komoditi politik.
BERITA TERKAIT
- 6 Penasaran soal Gaji Guru Honorer Naik Rp2 Juta, PNS & PPPK 100% Gapok
- Dukung Deklarasi Bersama Istiqlal, UID Serukan Tri Hita Karana Universal
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Sudah dapat Pembekalan Kepegawaian, Jangan Lupa Cetak Kartu Seleksi PPPK
- BLU di Bidang Pendidikan Tingkatkan Daya Saing untuk Masa Depan Berkelanjutan
- Ditjen Bina Keuangan Daerah dan KPK Gelar Rapat Koordinadi untuk Membahas Draf MCP Tahun 2025-2026
- 410 Personel Brimob Terima Satya Lencana Dharma Nugraha, Penghargaan Apakah Itu?