Reformasi Gagal Berantas Korupsi

JAKARTA - Pemberantasan korupsi sampai saat ini belum tuntas. Salah satu penyebabnya, antara lain disebabkan karena reformasi 1998 di Indonesia hanya memotong puncak kekuasaan politik, tanpa mengubah mekanisme birokrasi.

Menurut Wakil Ketua MPR A.M Fatwa, setiap ada upaya mengubah sistem dalam birokrasi agar tidak lebih korup selalu ada perlawanan, atau semacam blokade dari internal birokrasi itu sendiri. "Oleh sebab itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia merupakan kunci menuju pemerintahan yang anti-korupsi," kata politisi Partai PAN dalam seminar yang diselenggarakan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia di Gedung DPR, Rabu (10/12).

AM Fatwa yang tampil sebagai pembicara bersama Ketua F-PG Priyo Budi Santoso, Deputy Pengawasan Menpan Gunawan Hadi Susilo, dan Irjen Depdagri Wijoyo, menambahkan, tindakan pemberantasan korupsi harus dilaksanakan dengan cara membenahi dan meningkatkan berbagai sektor birokrasi pelayanan publik di masyarakat.

"Diantaranya, perbaikan sistem rekruitmen dan penguatan nilai-nilai internal yang berkaitan dengan kode etik dan nilai-nilai kepantasan sekaligus kuantifikasi dari nilai-nilai tersebut agar proses evaluasi lebih mudah," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.