Reformasi Internal TNI Belum Tuntas
Senin, 16 Mei 2011 – 18:03 WIB
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai otoritas sipil demokratik perlu mendorong reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) jilid II. Pasalnya, sejumlah tindak kekerasan yang melibatkan oknum TNI menunjukkan belum adanya tanda-tanda perubahan di internal TNI, seperti insiden di Kebumen, Jawa Tengah dan sejumlah bisnis para jenderal. Dikatakan Haris, reformasi TNI, sejauh ini berhenti pada taraf aturan dan diskursus dan belum masuk ke tingkat perubahan cara berpikir dan bertindak. Konsekuensinya ada pembiaran atau pembangkangan hukum yang menjadi acuan reformasi TNI. "Konsekuensi lainnya adalah tidak ada koreksi terhadap posisi dan cara pandang lama sebagaimana yang ada di masa orde baru," tandas Haris. (kyd/jpnn)
Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar, hal ini sejalan dengan banyaknya keterlibatan TNI dalam berbagai situasi atau isu yang menjadi area kerja mereka. "TNI terlibat disejumlah kontroversi, dari tindakan politis seperti intervensi sejumlah oknum anggota TNI Riau, dalam kongres PSSI, operasi sajadah di Jawa Barat terhadap warga sipil Ahmadiyah, sampai soal bisnis TNI, paska munculnya Peraturan Presiden tentang pengambilalihan bisnis TNI," kata Haris dalam diskusi di Sekretariat Kontras, Senin (16/5).
Meskipun, angka kekerasan TNI cenderung lebih rendah dengan kekerasan polisi yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun menurut Haris, peristiwa-peristiwa kekerasan yang terus terjadi tersebut menandakan bahwa ada agenda reformasi TNI yang belum tuntas dijalankan.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai otoritas sipil demokratik perlu mendorong reformasi Tentara Nasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dukung Kenaikan Gaji Guru, GP Ansor Soroti Nasib Honorer dan Penerapan yang Merata
- Rampung Diperiksa, PK Alex Semoga Jadi Momentum Perbaikan Sistem Peradilan
- 26 Pati Polri Naik Pangkat, 2 Irjen Resmi jadi Komjen
- Winarto Ditugaskan ke BIN, Kapolda Kalsel Dijabat Irjen Rosyanto
- Dari Zaman SBY, Guru ASN Terima Tunjangan Sertifikasi 1 Bulan Gapok, Janji Prabowo?
- Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, Dedi Prasetyo Naik jadi Komjen