Reformasi Lebih Untungkan Birokrat

JAKARTA - Pengamat ekonomi dari  Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai pemekaran daerah ternyata tak berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat. Menurutnya, banyak daerah di Indonesia justru terseok-seok mendongkrak perekonomian daerah paska Otonomi Daerah diberlakukan.

Berbicara pada Seminar Nasional bertema "Oposisi dan Pemerintahan Berkelanjutan" yang digagas Yayasan Kybernologi Indonesia, di Jakarta, Jum'at (11/12), Aviliani mengungkapkan bahwa kebijakan APBD yang seharusnya pro rakyat justru menjadi jarahan birokrat. "Reformasi lebih banyak menguntungkan birokrat. Birokrat rebutan APBD karena sektor swasta di daerah tak berkembang," ulas Aviliani.

Lebih lanjut dikatakannya, lambatnya peran swasta dalam memajukan perekonomian daerah juga tak terlepas dari tidak adanya kepastian hukum berinvestasi. Dicontohkannya, hampir setiap ganti kepala daerah maka kebijakannya juga ikut berubah. 

"Aturan investasi lima tahun sekali berganti karena kepala daerahnya berganti. Bahkan ada kontraktor yang sudah tanda tangan MoU (nota kesepahaman) dengan Pemda, ternyata tidak mau melaksanakannya karena ganti kepala daerahnya," ujarnya.