Reformasi Lebih Untungkan Birokrat

Akibatnya, kesejahteraan masyarakat di daerah juga tak segera membaik. Selain itu, pemekaran yang diiringi dengan membengkaknya personil birokrasi juga membuat anggaran negara lebih banyak teralokasikan untuk belanja pegawai. "Padahal dulu sebelum 1998, rakyat mendapat delapan peren dari GDP (gross domestic pdroduct GDP), tetapi Sekarang hanya 3 persen karena lebih banyak untuk belanja birokrasi," tuturnya.

Sedangkan pakar kybernologi, Prof Dr Taliziduhu Ndraha menyatakan, seharusnya para kepala daerah memiliki visi jauh ke depan. "Jadi jangan hanya sebatas visi masa jabatan," ujarnya.

Lebih lanjut Taliziduhu memaparkan, paradigma pengelolaan pemerintahan yang bersandar pada orientasi politik dan kekuasaan harus diubah. Menurutnya, aparatur pemda harus lebih memerhatikan faktor sosial, kultural maupun lingkungan dalam dalam pengelolaan pemerintahan.

Dipaparkannya , kybernologi sendiri merupakan satu paradigma baru dalam ilmu pemerintahan yang mengedepankan pendekatan yang tak semata-mata berorientasi politik dan kekuasaan. Menurut Taliziduhu, pengalaman politik di masa lalu menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif tidak mampu dan tidak mau mengontrol dirinya sendiri. (ara/jpnn)