Regulasi Baru Gambut Bisa Lahirkan Efek Domino

“Jika sektor-sektor usaha dimatikan dengan cara-cara yang tidak bijak seperti ini, itu akan menimbulkan persoalan serius di kemudian hari,” imbuhnya.
Menurut Firman, peraturan pemerintah dan turunannya harus memberi solusi persoalan yang terjadi di lapangan.
Karena itu, harus didasari hasil riset dan kajian mendalam dari berbagai aspek.
Untuk lahan gambut, harus ada kajian jelas mana yang bisa merusak lingkungan jika dikelola dan yang masih bisa diurus tanpa menghancurkan alam.
Hal tersebut harus menjadi rujukan yang jelas.
“Selama ini kan riset yang dibuat pemerintah atau para pakar dan ini kan sepertinya berbeda-beda,” kata Firman.
Firman menegaskan perlunya ketegasan pemerintah. Dia berharap, pemerintah tak membuat regulasi atas tekanan pihak asing.
Sebab, menurut Firman, banyak tekanan yang sebenarnya berlatar belakang persaingan bisnis global. (jos/jpnn)
Pengelolaan hutan serta gambut harus mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Forwatan dan 3 Asosiasi Berbagi Manfaat Produk Turunan Sawit kepada Yatim Piatu
- Bea Cukai Berikan Fasilitas Kawasan Berikat untuk Produsen Tas Jinjing di Jepara
- Media Asing Sorot Danantara, Dinilai Serius soal Profesionalitas
- ISACA Indonesia Lantik Kepengurusan, Harun Al Rasyid Pertegas Soal Peningkatan IT GRC
- Ini Aturan Baru Pemberitahuan Pabean di Kawasan Bebas, Simak Penjelasan Bea Cukai
- Agenda Tahunan Investor Gathering 2025, Kumpulkan Donasi Infak Saham untuk Masyarakat