Regulasi Harus Berpihak kepada Honorer Tenaga Administrasi, Jangan Hanya Guru dan Nakes
Menurut Sean, selama ini kepala daerah tidak pernah tahu apa penyebab pemerintah pusat sulit menyelesaikan honorer.
Dengan demikian kepala daerah bisa menyampaikan juga pentingnya peranan honorer di instansi yang dipimpinnya. Bukan hanya guru dan nakes, tetapi juga tenaga administrasi.
"Tenaga administrasi juga berhak jadi ASN. Jangan dianaktirikan dengan guru dan tenaga kesehatan," tegasnya.
Atas nama honorer K2 tenaga administrasi, Sean berharap regulasinya nanti mengakomodir semuanya. Honorer tenaga administrasi mendapatkan afirmasi baik dari masa pengabdian maupun kemudahan dalam persyaratan.
Dia mengharapkan tenaga administrasi akan mendapatkan afirmasi seperti yang diperoleh guru dan nakes.
"Guru honorer saja yang setiap hari tidak boleh berhenti belajar bisa diangkat PPPK tanpa tes. Seharusnya tenaga administrasi boleh juga dong," cetusnya.
Jika ada regulasi untuk honorer, Sean optimistis kepala daerah mau tidak mau mengikuti aturan itu. Dia berharap para kepala daerah yang tergabung dalam APPSI, APEKSI, dan APKASI mau memperjuangkan nasib honorer.
Para kepala daerah itu sudah tahu bagaimana kontribusi honorer. Setia mengabdi, tetapi belum sejahtera.
Regulasi harus berpihak kepada honorer tenaga administrasi, jangan hanya guru dan nakes saja
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Guru Supriyani Tetap Ikut Tes PPPK Meski dapat Afirmasi
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral