Regulasi Kontrak Kerja PPPK Harus Diubah, Jangan Samakan dengan Pemilu
"Sangat tidak tepat jika guru dipandang terlalu umum. Guru adalah sebuah pekerjaan profesi yang tidak semua orang bisa mampu dan mau, sehingga butuh aturan khusus pula berupa perpanjangan masa kerja usia 60 tahun," terangnya.
Hal ini bukan tidak berdasar, tetapi lebih pada sebuah penghargaan profesi dari bangsa yang besar.
Udin memohon jangan terlalu banyak berpolemik, tetapi segeralah mengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada guru.
"Ingat mulai dari RT sampai presiden bisa, karena peran guru," ujarnya.
Dia menambahkan jangan kalah dengan bangsa Jepang di era Kaisar Hirohito.
Saat Jepang luluh lantak oleh bom, Kaisar Hirohito hanya menanyakan berapa guru yang tersisa. Sebab, bangsa ini ada karena guru.
"Kalau kepala daerah hingga presiden masa kontrak politiknya hanya sampai lima hingga sepuluh tahun, maka guru tidak demikian. Guru itu harus kontinyu sampai pensiun, karena belajar itu sepanjang hayat," pungkas Ahmad Saifudin. (esy/jpnn)
Ahmad Saifudin mendorong regulasi kontrak kerja PPPK harus diubah, jangan samakan dengan pemilu yang berganti setiap lima tahun
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih
- 5 Berita Terpopuler: Terungkap Kriteria Honorer dapat Afirmasi di Seleksi PPPK, Silakan Lapor ke Sini jika Ada Kekurangan
- Program Sarapan Sehat Bergizi tak Hanya untuk Anak Didik, Tetapi juga Menyasar Para Guru
- Guru PPPK di Karanganyar Makin Nelangsa, Hasil Visum Tidak Bisa Dilihat, Pemerkosa Wara-wiri
- Ini Pesan Yeny Trisia Isabella untuk Honorer yang Mengikuti Tes PPPK
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak