Regulasi Sektor Perkebunan Saat Ini Sudah Tepat, tetapi RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menilai regulasi yang mengatur sektor perkebunan saat ini masih sangat relevan dipertahankan dan diterapkan. Hanya perlu penguatan peraturan pemerintahnya dan implementasi yang disiplin sesuai kententuan dalam menjalankan proses pelaksanaannya.
Menurut Akmal, regulasi tentang perkebunan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan peraturan dasar yang ideal pada kondisi saat ini. Perlindungan terhadap penguasaan asing sudah terakomodasi baik.
Kepemilikan asing sudah diatur dengan jelas dalam UU existing. Bahkan dalam proses penyusunannya penuh dengan kajian, analisa dialog berbagai stakeholder mengganti dan mencabut Undang-Undang sebelumnya yang sudah berjalan 10 tahun yakni UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
“Pada Pasal 40 UU Perkebunan, ada klausul Pengalihan kepemilikian Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri. Tetapi pada draf RUU Cipta Kerja, ketentuan ini dihapus. Ini sangat berbahaya,"tegas Akmal kepada wartawan, Senin (24/8/2020).
Akmal mengatakan Fraksi PKS menganggap penghapusan ketentuan pasal 40 ini dapat berimplikasi kepada peralihan hak kepemilikan perusahan kepada pemodal asing secara bebas tanpa ada pengendalian khususnya apabila terkait dengan kepentingan nasional.
“Sudah ada contohnya pada sektor pertambangan. Sebut saja Penguasaan Emas di timur Indonesia, negara kita tidak seberapa atas eksploitasi tambang ini. Begitu juga Sektor perkebunan, ancaman penguasaan asing telah menghadang bila regulasi kita model seperti ini,” katanya.
Politikus PKS ini menjelaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
“Sangat jelas bahwa sektor perkebunan ini tersusun atas aset tanah dan SDM yang sangat besar. Kontribusi terhadap pangan dari sektor perkebunan ini sama strategisnya dengan sektor energi dan kesehatan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Penjajah negeri ini ratusan tahun awalnya tergiur pada sektor perkebunan. Jangan sampai Negara kita terjajah kembali dalam bentuk baru di zaman modern,” kata Akmal mengingatkan pemerintah.
Menurut Akmal, regulasi tentang perkebunan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan peraturan dasar yang ideal pada kondisi saat ini.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian