Rehabilitasi Nama, Rasmiah Ajukan PK
Jaksa Akan Eksekusi, tapi Tidak Ditahan
Kamis, 02 Februari 2012 – 07:16 WIB

Rehabilitasi Nama, Rasmiah Ajukan PK
JAKARTA - Meski tidak harus meringkuk dibalik jeruji besi, nenek Rasmiah, 55, terpidana kasus pencurian enam piring, bakal mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Itu dilakukan supaya stigma keluarga pencuri tidak melekat pada dirinya dan keluarga. Sebab, pihak keluarga bersikukuh Rasmiah hanya korban keangkuhan majikannya. Dia lantas menjelaskan jika putusan MA memenangkan kasasi pihak Aisyah dinilai keterlaluan. Dengan lantang dia menyebut itu semua mencerminkan hukum di Indonesia yang sudah berantakan. Pasalnya, vonis bebas yang dijatuhkan PN Tangerang bersifat bebas murni. "Kenapa harus ada kasasi," tanya dia.
Keinginan untuk melakukan PK itu diucapkan oleh kuasa hukum Rasmiah, Hotma Sitompul di LBH Mawar Saron, Jalan Sunter Boulevard, Jakarta Utara kemarin. Dia menjelaskan jika PK akan disampaikan dalam waktu dekat meski belum tahu kapan. "Nama baik nenek Rasmiah harus dikembalikan,"ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rasmiah kalah ditingkat kasasi dan harus dihukum selama 4 bulan 10 hari oleh MA. Putusan itu berbalik dengan vonis PN Tangerang yang membebaskan dia dari tudingan majikannya, Siti Aisyah Margaret Soekarnoputri, atas pencurian enam piring.
Baca Juga:
JAKARTA - Meski tidak harus meringkuk dibalik jeruji besi, nenek Rasmiah, 55, terpidana kasus pencurian enam piring, bakal mengajukan Peninjauan
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD