Rekanan Depnakertrans Dituntut Empat Tahun
Selasa, 02 Juni 2009 – 14:59 WIB
![Rekanan Depnakertrans Dituntut Empat Tahun](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Rekanan Depnakertrans Dituntut Empat Tahun
JAKARTA - Direktur CV Dareta, Erry Fuad, dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan perkara korupsi di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), Jakarta, Selasa (2/6). Bos perusahaan yang menjadi rekanan Depnakertrans itu juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar ditambah denda sebesar Rp200 juta. Bila denda tak dibayar, kurungan penjara ditambah tiga bulan.
"Kami mengajukan tuntutan untuk terdakwa, agar majelis hakim pada pengadilan tipikor menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa Erry Fuad. Kami menuntut empat tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan," papar anggota JPU Chatarina Mulya saat membacakan tuntutan.
Baca Juga:
JPU menuding terdakwa Erry Fuad merugikan negara sekitar Rp3 miliar. Kerugian itu diduga terkait proyek pengembangan sistem pelatihan dan pengembangan balai latihan, serta untuk pelayanan teknis di Medan, Serang, Makasar, dan Ternate.
Rekanan Depnakertrans lainnya, Ines Wulanari Setyawati, Direktur PT Gita Vidya Utama sudah divonis lebih dulu. Wanita itu dijatuhi vonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsider tiga bulan kurungan. (gus/JPNN)
JAKARTA - Direktur CV Dareta, Erry Fuad, dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Erdogan Puji Sikap Indonesia yang Terus Dukung Palestina
- Honorer R2/R3 Datang Mengadu, Mardani Surati Mendagri, Pengangkatan PPPK Dipercepat
- Kastara & Partners Lawfirm Gelar Diskusi Publik soal Kasus Bank Bali, Ini Tujuannya
- Penyelundupan 12 Motor Asal Thailand Digagalkan, 2 Orang Jadi Tersangka dan Ditahan
- Pak Bas Bantah Kabar Mundurnya Pejabat OIKN Akibat Efisiensi Pemerintah
- Raker dengan Kemenkes, DJSN, & BPJS Kesehatan, Sihar Sitorus Soroti Dua Isu Utama Ini