Rekapitulasi Suara 26 Provinsi Rampung, 7 Masih Ditunda
![Rekapitulasi Suara 26 Provinsi Rampung, 7 Masih Ditunda](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Sabtu (26/4), hingga Jumat (9/5) subuh, sudah menetapkan rekapitulasi suara 26 provinsi, dengan sebaran 62 daerah pemilihan (dapil), dari total 77 dapil se-Indonesia.
Ke-26 provinsi yang sudah dirampungkan adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh dan Banten.
Kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Lampung, Papua Barat, Kepulauan Riau dan Jawa Tengah.
Menyusul Papua, Riau, Jawa Timur, Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Untuk 7 provinsi yang masih ditunda masing-masing Jawa Barat. Dari 11 daerah pemilihan, 8 dapil masih ditunda. Nusa Tenggara Timur (NTT), dari 2 dapil, 1 dapil belum dapat disahkan.
Untuk Provinsi Sumatera Selatan, 2 dapil belum disahkan. Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Bengkulu masing-masing 1 dapil masih ditunda.
"Sidang skors dan akan kita lanjutkan kembali Pukul 09.30 WIB," ujar pimpinan sidang Husni Kamil Manik, menutup sidang Pukul 04.15 WIB.
Sidang ditunda setelah sebelumnya rapat pleno menetapkan hasil rekapitulasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. Awalnya Komisioner KPU Arief Budiman, mengusulkan agenda sidang tetap dilanjutkan hingga Pukul 06.00 WIB. Dan akan dilanjutkan kembali Pukul 14.00 WIB.
JAKARTA - Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Sabtu (26/4), hingga
- KPK Diminta Jerat HP di Kasus Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam
- Dibesuk Wakil Ketua MPR, Begini Cerita Keluarga Penderita Tumor Ganas Stadium 4
- Tim Hukum KPK Dianggap Tidak Hormati Pengadilan Gegara Sebut Fakta Persidangan Bukan Harga Mati
- Ronny PDIP: Penetapan Harun Jadi Anggota DPR Sah Secara Hukum
- Bea Cukai Bersinergi dengan Kejati Sulsel dan TNI AD Tingkatkan Pengawasan Kepabeanan
- Siti Fauziah Terpilih jadi Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR Periode 2025-2030