Rekening Liar Rp35,4 T Berhasil Ditertibkan

jpnn.com - JAKARTA -- Di hadapan rapat paripurna DPR di Senayan, Selasa (15/9), Ketua BPK Anwar Nasution menguraikan sejumlah upaya yang telah dilakukan selama dia menjadi pimpinan lembaga tersebut. Sejumlah pencapaian pun dia sampaikan. Khusus mengenai rekening liar yang terdapat di sejumlah departemen, Anwar menyebutkan sudah ada perkembangan positif.

"BPK menilai adanya perkembangan positif atas masalah-masalah penting (terkait rekening liar, red)," ujar Anwar di rapat yang dipimpim Ketua DPR Agung Laksono. Perkembangan positif yang dimaksud, pertama, BPK telah menemukan rekening liar saat pemeriksaan laporan keuangan tahun 2004-2007.

Rinciannya, sebanyak 957 rekening senilai Rp20 triliun pada 2004, 1.303 rekening senilai Rp8,5 triliun pada 2005, 2.383 rekening senilai Rp3,25 triliun pada 2006, dan 2.240 rekening senilai Rp1,39 triliun pada 2007. "Selanjutnya, Pemerintah telah merespon dengan membentuk Tim Penertiban Rekening Pemerintah yang pada akhir tahun 2008 telah berhasil menertibkan 39.477 rekening liar senilai Rp35,4 triliun, USD238 juta dan € 2,9 juta,' urai Anwar.

Selain itu, lanjutnya,  pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dua tahun lalu dan menyelesaikan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap pada 10.254 dari 22.307 satuan kerja dengan hasil revaluasi aset pada 2.054 satker senilai Rp48 triliun sudah dibukukan dan pada 8.200 satker senilai Rp77 triliun belum dibukukan. Pencatatan investasi juga telah dilakukan pada 114 dari 142 BUMN sesuai laporan keuangan BUMN yang diperiksa. Upaya lain adalah perbaikan terhadap pencatatan utang jangka panjang luar negeri yang selama 2004-2007 belum dapat diyakini nilai outstandingnya, pada 2008 saldonya telah dapat terkonfirmasi dari pemberi pinjaman.

"Dengan melihat tanda-tanda positif dan beberapa kemajuan yang telah dicapai, setelah IHPS I Tahun 2009 ini diharapkan pengelolaan keuangan negara akan semakin transparan dan akuntabel. BPK menghargai usaha yang dilakukan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara/daerah dan lembaga perwakilan sebagai pemegang hak budget," ucapnya. (sam/JPNN)