Reklamasi Berpotensi jadi Sumber Pendapatan Baru Negara & Buka Peluang Usaha bagi Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Reklamasi di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 kian menunjukkan potensi sebagai proyek strategis nasional (PSN), yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, apabila dikelola dengan baik.
Pembangunan lahan hasil reklamasi ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi negara, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.
“Reklamasi dan pengembangan kawasan, seperti PIK2, berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi negara dan rakyat,” kata pengamat politik dari Universitas Bung Karno Faisyal Chaniago dalam keterangannya, Selasa (4/3).
Dia menilai bahwa proyek reklamasi seperti PIK2 dapat memberi dampak positif yang signifikan apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dia pun mendorong pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk lebih aktif terlibat dalam pengembangannya.
“Jika tujuan utama reklamasi adalah meningkatkan pendapatan negara, maka sebaiknya pemerintah ikut terlibat langsung, misalnya melalui BUMN, agar manfaatnya bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Menurut dia, skema ini akan memastikan proyek reklamasi menghasilkan keuntungan lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Di samping itu, kehadiran pemerintah dapat membantu mengawasi agar kesejahteraan warga di sekitar kawasan reklamasi tetap terjaga.
“Proyek ini bisa menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai properti dan bisnis lokal,” tambahnya.
Reklamasi di kawasan PIK2 bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi negara, membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan.
- Gubernur Gorontalo Pastikan Kelanjutan Pembangunan Waduk yang Dulu Ditinjau Jokowi
- PIK 2 Berpotensi Jadi Magnet Ekonomi
- Pemerintah Dinilai Tidak Akan Merugikan Rakyat Saat Mencanangkan PSN PIK 2
- Keseruan PIKnik Anak-Anak TK An Najam di PIK2, Naik Odong-Odong hingga ke Pantai Pasir Putih
- Banyak Manfaat, PSN Pantai Utara Tangerang Bisa Mendatangkan 10 Juta Wisatawan Per Tahun
- BKN Sebut Kritikan Said Didu soal PIK 2 Tanpa Data