Reklamasi Perlebar Jurang Disparitas Pembangunan

JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri menilai banyak permasalahan di reklamasi Teluk Jakarta. Rokhmin mengaku sejak 1995 sudah diminta pandangan soal reklamasi di Teluk Jakarta dan saat itu  dari sisi disparitas pembangunan di Indonesia ia sudah menyatakan  reklamasi harus ditolak.

            

Dia menjelaskan, luas Jawa yang hanya 5,5 persen dari Indonesia berkontribusi 55 persen dalam pembangunan. Dan mungkin saat ini sudah mencapai 60 persen. Sedangkan, Indonesia timur, seperti Papua, Maluku, Kalimantan dan lainnya yang memiliki luas 85 persen dari wilayah Indonesia hanya memberikan kontribusi 25 persen terhadap pembangunan.

            

Karenanya, kata dia, dengan disparitas pembangunan antarwilayah maka kurang bijaksana kalau reklamasi dilakukan karena hanya akan mengembangkan pulau Jawa saja. “Gula pembangunan menumpuk di Jawa, sehingga terjadi disparitas pembangunan antarwilayah,” kata Rokhmin saat diskusi bertajuk ‘Nasib Reklamasi’ di Jakarta, Sabtu (23/4).

            

Karenanya, ia mengatakan, reklamasi yang dilakukan di Jakarta, jangan hanya melihat pada konteks pembangunan di ibukota saja melainkan juga Indonesia. Melihat reklamasi juga harus dengan dimensi yang lengkap. “Bukan  hanya fisik, tapi ekonomi, sosial budaya dan lainnya,” kata politikus PDIP itu.