Reklamasi Terus, Elektabilitas Ahok Tergerus

jpnn.com - JAKARTA - Indo Barometer menggelar survei tentang sikap warga DKI Jakarta terhadap proyek reklamasi. Dari survei yang digelar pada 8 - 10 April itu, terungkap bahwa mayoritas responden atau 58 persen menolak reklamasi.

Yang tak kalah menarik, penolakan atas reklamasi itu juga bisa berimbas pada elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama yang sudah ancang-ancang untuk maju lagi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di ibu kota tahun depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, surveinya itu memang belum mengukur kaitan antara reklamasi dengan elektabilitas gubernur yang beken disapa dengan nama Ahok itu. "Tetapi begini, isu kasus reklamasi ini memiliki dua aspek dan masih sangat dinamis," katanya seperti diberitakan JawaPos.Com.

Aspek pertama adalah masalah perizinan reklamasi yang terus jadi polemik. Sedangkan aspek kedua tak kalah seru, yakni menyangkut kasus suap di balik pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi di Teluk Jakarta.

Qodari menjelaskan, isu mengenai suap memang lebih menonjol. Karenanya jika kasus itu  mengarah ke Pemprov DKI, maka elektabilitas Ahok bisa turun terus.

Terlebih, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyentuh Sunny Tanuwidjaja. Hal itu bisa berimbas ke Elektabilitas Ahok yang sampai saat ini masih tertinggi dibandingkan tokoh lain. “Karena ada temannya yang dicegah KPK, Sunny, dan beberapa hal lain," ulasnya.

Tapi sebaliknya, kata Qodari, justru elektabilitas Ahok bisa semakin melambung ketika kasus reklamasi ternyata terus melebar di DPRD DKI. Tapi jika eksekutuf dan legislatif ternyata terseret suap reklamasi, katanya, maka publik pemilih di DKI pasti akan mencari figur selain Ahok.

”Kalau dua-duanya kena, masyarakat akan mencari alternatif," kata dia.