Rekomendasi BI Agar Inflasi 2023 Aman Terkendali

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta pemerintah pusat maupun daerah bisa mengendalikan beberapa instrumen ekonomi untuk mengendalikan inflasi.

Menurut Perry, tarif angkutan umum yang saat ini cenderung naik agar tak mengerek kenaikan inflasi administered price.

Adapun pada Oktober 2022, inflasi administered price tercatat masih tinggi yakni 13,28 persen (yoy).

Perry juga menyebutkan kenaikan upah minimum regional (UMR) bisa terkendali agar tak memicu peningkatan inflasi, terutama kelompok harga diatur pemerintah (administered price) lebih lanjut.

"Sekarang ada kenaikan UMR maupun yang di daerah, itu juga harus dikendalikan," kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Selain inflasi administered price, permasalahan inflasi juga berasal dari kelompok harga pangan bergejolak (volatile food). Meski sudah menurun di level 7,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) saat ini dari sempat berada di level 10 persen (yoy), inflasi kelompok itu masih di atas 5 persen (yoy).

Oleh karenanya, Perry meminta dukungan Komisi XI DPR untuk turun ke daerah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), melakukan operasi pasar, dan menenangkan para pedagang, guna menurunkan inflasi volatile food ke bawah 5 persen (yoy).

"Kalau ini semua bisa kita lakukan, inflasi pada akhir tahun ini bisa di bawah 6 persen (yoy). Saya kira itu akan bagus," tuturnya.

BI memperkirakan inflasi secara keseluruhan (Indeks Harga Konsumen/IHK) kemungkinan masih akan naik di akhir tahun ini menjadi ke level kisaran 6,1 persen (yoy), lantaran masih akan adanya dampak lanjutan dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada November dan Desember.

Perry memperkiraan inflasi IHK yang tinggi tersebut kemungkinan masih akan berlanjut pada triwulan I dan triwulan II 2023.

Namun, inflasi inti akan diupayakan untuk turun ke bawah level 4 persen (yoy) pada tahun depan.

Dengan demikian, penurunan tersebut juga harus dibarengi dengan inflasi volatile food ke level 5 persen (yoy), serta inflasi administered price yang juga tidak berlebihan karena tarif angkutan dan upah.

"Jika ini semua bisa dilakukan, inflasi IHK tahun depan bisa menurun 3,6 persen (yoy) di akhir tahun," pungkas Perry.(antara/jpnn)