Rekomendasi Lengkap Fraksi Gerindra Tentang BPJS Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPR menyerahkan sejumlah rekomendasi terkait BPJS Kesehatan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Komisi IX DPR, Jumat (17/1). Penyerahan dilakukan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad didampingi sejumlah anggota Fraksi Gerindra lainnya.

"Rekomendasi ini untuk menjawab tuntutan masyarakat yang hari ke hari demo di DPR. Kami ingin mendegar aspirasi tentang apa yang diharapkan dari kami untuk memberikan solusi kepada pemerintah mengenai BPJS," kata Dasco.

Fraksi Gerindra mencermati kinerja BPJS Kesehatan dengan sejumlah catatan kegagalan seperti gagal mengendalikan defisit.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan 2014 defisit mencapai Rp 1,9 triliun; 2015 Rp 9,4 triliun; 2016 sebesar Rp 6,7 triliun dan terus meningkat sekitar Rp 32,8 triliun pada 2019. Kondisi ini tentu akan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, menurut catatan Fraksi Gerindra, BPJS Kesehatan gagal mencapai target roadmap Universal Health Coverage. Juga kegagalan dalam memperkuat upaya promotif dan preventif, seperti dimaksud dalam Undang Undang SJSN Nomor 40 Tahun 2004.

Tak hanya itu, upaya pemerintah mengatasi defisit dengan mengeluarkan Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yang menaikkan premi atau tarif peserta BPJS Kesehatan 2 (dua) kali lipat, menuai banyak keberatan bahkan ditolak berdasarkan rapat Komisi IX DPR.

Atas berbagai catatan itulah Fraksi Gerindra di DPR menyerahkan 12 rekomendasi terkait BPJS Kesehatan kepada Menteri Kesehatan dr Terawan. Di antara rekomendasinya adalah mendesak kenaikan iuran ditinjau ulang, dan mendorong dibentuknya Pansus BPJS Kesehatan.

Berikut 12 rekomendasi Fraksi Gerindra secara lengkap: