Rekomendasi Pansus Minta Prabowo Tunjuk Menag yang Lebih Baik Dari Yaqut
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pansus Nusron Wahid membacakan kesimpulan kerja pihaknya selama menyelidiki persoalan dalam pelaksanaan haji 2024 di Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Setidaknya lima poin dibacakan Nusron selama Pansus Angket Haji 2024 bekerja dari awal Agustus tahun ini.
Pansus dalam kesimpulan kerja meminta pemerintah era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa menunjuk sosok Menteri Agama (Menag) yang lebih baik dari pejabat saat ini, yakni Yaqut Cholil Qoumas dalam mengelola penyelenggaraan haji.
"Pansus mengharapkan pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengoordinasikan, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji," kata Nusron ketika membacakan poin kelima kesimpulan kerja Pansus, Senin.
Selain itu, kata dia, Pansus merekomendasikan perlunya revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
"Dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi," kata Nusron membacakan poin pertama rekomendasi.
Selanjutnya, kata legislator Fraksi Golkar itu, Pansus merekomendasikan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji.
"Terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dinformasikan secara terbuka kepada publik," ujar Nusron.
Satu dari lima rekomendasi pansus haji meminta pemerintah era Prabowo tunjuk Menag yang lebih baik dari Yaqut Cholil Qoumas.
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028
- Chandra Soroti Arah Kebijakan Amnesti 44 Ribu Narapidana Era Prabowo
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Pemerintah Siapkan Juru Masak untuk Makan Bergizi Gratis
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM