JPNN.com 
Rekomendasi Policy Center ILUNI UI Tentang Kebijakan Pemerintah untuk UMKM
3. Transformasi digital UMKM dengan kerja sama perusahaan besar dan inisiatif portal bersama UMKM. ?
4. Kebijakan Government as Buyer of Last Resort atau pemerintah menyerap sisi permintaan dari sektor usaha. ?
5. Kebijakan quasi-fiscal dengan kerja sama Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) untuk menyerap produk-produk UMKM dan menjalin kerja sama bisnis. ?
8. Penyaluran bantuan sosial bersamaan dengan perbaikan data. ?
9. Pembuatan SOP monitoring yang rinci untuk Inspektorat Daerah dan diskusi rutin dengan ?Inspektorat Daerah. ?
10. Pelibatan Kejaksaan dan KPK dalam Satgas Pengawasan Bansos. ?
11. Pembagian tugas pendampingan dan pengawasan antara BPKP, KPK, Inspektorat Daerah, dan ?Kejaksaan sehingga semua daerah mendapatkan pemantauan yang merata. ?
12. Keterbukaan informasi perkembangan penyaluran bantuan sosial. ?
Pada tanggal 20 Juni 2020, Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Policy Center ILUNI UI), kembali mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah.
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Estpos Hadir di Pontianak, UMKM Kalbar Siap Masuk Era Digital
- 389 Tim Siap Berpartisipasi di BALI 7s 2025 Presented By Bank Mandiri
- Dapat Sambutan Positif, Ramadan Rhapsody 2025 Raup Omzet Fantastis
- Digitalisasi Transaksi Dorong UMKM Pontianak Bersaing di Kancah Nasional
- Keren! Rumah Tamadun Ubah Limbah Jadi Lapangan Kerja Bagi Perempuan dan Warga Binaan
